Dana BOS SMKN 4 Kaur Mengalir Deras, Mengapa Anggaran Perpustakaan dan Multimedia Nol Rupiah?
KAUR, BT.M — Transparansi dan efisiensi alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada SMKN 4 Kaur yang berlokasi di Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Bengkulu.
Berdasarkan data yang dihimpun, sekolah berstatus negeri yang dipimpin oleh Ferdy Amrullah ini menerima kucuran Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2025 Tahap Satu sebesar Rp 98.580.000 untuk 106 siswa penerima. Dana tersebut tercatat mulai dicairkan pada 17 Januari 2025. Namun, rincian penggunaan anggaran operasional ini memicu tanda tanya besar dari kalangan pemerhati pendidikan dan masyarakat.
Dalam laporan rincian penggunaan dana, terlihat ketimpangan pos anggaran yang cukup mencolok. Manajemen sekolah mengalokasikan dana terbesar untuk administrasi kegiatan sekolah yang menelan biaya hingga Rp 26.018.500, disusul oleh pembayaran honor guru/tenaga kependidikan sebesar Rp 20.930.000.
Sebaliknya, anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan penyediaan alat multimedia pembelajaran justru tertulis Rp 0 (Nol Rupiah).
Kondisi ini sangat ironis mengingat SMKN 4 Kaur saat ini masih mengantongi Akreditasi C. Sebagai lembaga pendidikan vokasi (kejuruan) yang menuntut penguasaan teknologi dan penguatan literasi, kebijakan menolkan anggaran perpustakaan serta multimedia tentu mengundang kritik keras. Bagaimana sekolah bisa mendongkrak mutu akreditasi dan kualitas lulusan jika sarana literasi dasar dan digitalisasi sama sekali tidak mendapat sentuhan dana BOS pada tahap ini?
Selain nihilnya anggaran perpustakaan, beberapa pos pengeluaran lain juga patut dipertanyakan efektivitasnya, antara lain:
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana: Anggaran sebesar Rp 14.080.000 dinilai cukup besar untuk pencairan tahap awal. Publik berhak mengetahui wujud fisik dari pemeliharaan sarana yang telah direalisasikan.
- Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran: Anggaran sebesar Rp 13.983.000 yang dialokasikan di awal tahun anggaran juga memicu pertanyaan mengenai urgensi dan efisiensi penggunaannya.
- Kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin/PKL): Sektor krusial bagi SMK ini hanya mendapatkan porsi Rp 7.699.000. Angka ini terbilang minim jika dibandingkan dengan membengkaknya biaya administrasi internal sekolah.
Dana BOS sejatinya hadir untuk menjamin mutu pembelajaran yang langsung dirasakan oleh siswa, bukan habis terjebak dalam pusaran birokrasi dan administrasi kertas di meja kantor. Dengan mengelola 106 siswa, pengelolaan anggaran ini dituntut untuk jauh lebih berpihak pada peningkatan kompetensi peserta didik.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi media masih menunggu hak jawab, konfirmasi, serta klarifikasi resmi dari pihak Kepala SMKN 4 Kaur, Ferdy Amrullah, terkait kebijakan penyusunan anggaran operasional sekolah yang dinilai timpang tersebut. Keterbukaan informasi sangat diperlukan agar tidak timbul asumsi liar di tengah masyarakat.
Opini & Kritik
Penulis: Khairul Ikhsan
