19/04/2026

Berita Terkini

berita update dan terpercaya

Dugaan Pelanggaran SOP Air Bersih, SATMA AMPI Madina Desak Pemutus Kontrak Pengelola MBG Bukit Malintang

MANDAILING NATAL – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kini tengah berada di bawah radar tajam publik. Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (SATMA AMPI) Madina secara terang-terangan mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi hingga memutus kerja sama dengan yayasan pengelola program tersebut.

Desakan ini dipicu oleh ketidaksinkronan antara klaim pengelola dapur dengan hasil temuan lapangan dari pihak Puskesmas setempat. Titik krusial yang dipersoalkan adalah standar penggunaan air bersih dalam proses pengolahan makanan bagi siswa.

Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, menegaskan bahwa ketidakkonsistenan laporan pengelola merupakan alarm keras bagi kualitas pangan anak-anak di Madina.

“Jika klarifikasi pengelola tidak sejalan dengan temuan Puskesmas, ini sudah menjadi alasan kuat untuk memutus kerja sama. Program sebesar MBG tidak boleh dijalankan dengan standar yang abu-abu,” ujar Saleh dalam keterangan resminya, Jumat (06/02/2026).

Soroti Anggaran Rp6 Juta per Hari

Selain masalah teknis air bersih, SATMA AMPI juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran operasional yayasan yang dikabarkan mencapai Rp6 juta per hari. Saleh menilai, dengan alokasi sebesar itu, seharusnya tidak ada lagi isu mendasar mengenai sanitasi dapur atau pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Sangat ironis, anggaran besar tapi fakta di lapangan ditemukan dugaan pelanggaran SOP. Masyarakat patut mempertanyakan ke mana aliran efektivitas anggaran tersebut,” tambahnya.

Minta Audit Menyeluruh

Sebagai langkah tegas, organisasi kepemudaan ini meminta Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk segera turun tangan. Mereka menuntut adanya audit transparan untuk memastikan keselamatan peserta didik tidak dikorbankan demi kepentingan administratif pengelola.

“Kami tidak menolak programnya, tapi kami menolak pengelolaan yang amatir. Jika yayasan tidak mampu, ganti dengan yang lebih profesional demi kesehatan anak-anak kita,” pungkas Saleh.

Hingga berita ini diturunkan, pihak yayasan pengelola MBG di Bukit Malintang belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan pemutusan kerja sama tersebut.

(**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *