21/04/2026

Berita Terkini

berita update dan terpercaya

Implementasi MBG di Kaur Belum Merata, Sejumlah Kecamatan Belum Tersentuh dan Menuai Kritikan

oplus_0

KAUR, BT.M – Meski program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), hampir genap satu tahun berjalan di Kabupaten Kaur, implementasinya dinilai belum merata. Hingga Januari 2026, sejumlah kecamatan di wilayah tersebut dilaporkan belum tersentuh manfaat program sama sekali.

Berdasarkan pantauan di lapangan, wilayah yang belum menikmati program MBG meliputi Kecamatan Kinal, Luas, Lungkang Kule, Padang Guci Hulu, hingga Kecamatan Semidang Gumay. Kondisi ini memicu kritik dari tokoh masyarakat setempat yang menuntut keadilan akses bagi seluruh warga.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Kaur sekaligus tokoh masyarakat Kinal, Epsan Sumarli, menyayangkan ketimpangan ini. Ia menegaskan bahwa merujuk pada sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial harus dirasakan oleh seluruh pelosok negeri, termasuk di Kabupaten Kaur.

“Semua warga harus merasakan. Mereka yang belum menikmati MBG adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama. Apa bedanya dengan kecamatan lain yang sudah menerima?” tegas Epsan saat diwawancarai pada Rabu (14/01/2026).

Program MBG sendiri dirancang untuk menyasar ribuan penerima manfaat yang terdiri dari pelajar tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Menanggapi keluhan tersebut, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Kaur, Wijil Wilatito, memberikan klarifikasi. Saat ditemui di Dapur MBG Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan, ia mengakui adanya kendala teknis dalam perluasan jangkauan program.

“Saat ini operasional masih terkendala pada situs Portal Mitra BGN,” terang Wijil di hadapan awak media.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya terbuka bagi pihak-pihak yang memiliki akses atau relasi di tingkat pusat untuk membantu mempercepat koordinasi agar kendala sistemik ini dapat segera teratasi. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan BGN segera mencari solusi konkret agar program krusial untuk kesehatan generasi mendatang ini tidak hanya dinikmati oleh wilayah tertentu saja.

(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *