Tak Kunjung Terima SP2HP, Korban Penipuan Online Rp7,5 Juta Pertanyakan Kinerja Polres Kaur
KAUR, BT.M — Penanganan kasus dugaan penipuan transaksi daring (online) senilai Rp7,5 juta yang dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Kaur menuai sorotan. Pelapor berinisial AR menilai proses penyelidikan berjalan lamban dan tanpa kejelasan sejak laporan resmi dilayangkan pada 20 Oktober 2026 lalu.
Hingga Selasa (10/11/2026), AR mengaku belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari pihak penyidik. Padahal, seluruh kelengkapan bukti diklaim telah diserahkan sejak awal pelaporan.
“Kami menilai penyidik kurang serius. Semua kebutuhan untuk melengkapi berkas sudah kami serahkan, mulai dari saksi korban, bukti rekaman, tangkapan layar percakapan, hingga struk bukti transfer,” ujar AR di Kaur, Selasa (10/11/2026).
AR menyayangkan belum adanya langkah konkret yang terlihat dari aparat penegak hukum setempat. Menurutnya, pelacakan pelaku penipuan digital seharusnya dapat dilakukan lebih cepat mengingat kepolisian memiliki perangkat teknologi serta kemitraan dengan pihak perbankan dan penyedia jasa telekomunikasi.
Lambannya penanganan ini membuat pihak korban menduga adanya unsur kelalaian yang berujung pada pembiaran. AR menilai aparat kepolisian seharusnya bertindak sigap melakukan deteksi dini dan pemetaan konflik agar tidak muncul korban-korban baru di wilayah hukum Polres Kaur.
“Laporan masyarakat semestinya disikapi dengan cepat untuk mencegah tindak pidana serupa terulang. Kalau penanganannya seperti ini, kesannya ada pembiaran,” tegasnya.
Hak Pelapor atas SP2HP
Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyidik berkewajiban memberikan SP2HP secara berkala kepada pelapor sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Dalam aturan tersebut, pemberian SP2HP disesuaikan dengan bobot perkara, yakni mulai dari hari ke-10 untuk kasus ringan, hari ke-15 untuk kasus sedang, serta rentang waktu lebih panjang untuk kasus sulit. Melalui dokumen tersebut, pelapor berhak mengetahui pokok perkara, tindakan yang telah dilakukan, kendala penyidikan, hingga identitas penyidik yang menangani kasus.
Meski kecewa dengan lambannya proses di tingkat daerah, AR tetap mengapresiasi langkah pimpinan Polri yang menerjunkan tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk mengawasi dan menindaklanjuti dugaan kelalaian aparat di lapangan.
Belum Ada Konfirmasi Kepolisian
Terkait keluhan pelapor dan perkembangan kasus tersebut, redaksi telah berupaya mengonfirmasi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kaur, AKP Tomson Sembiring, S.H., M.H., melalui pesan singkat WhatsApp pada Selasa (10/11/2026). Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi.
(TIM RED)
