19/11/2026

Berita Terkini

berita update dan terpercaya

Cegah Jerat Hukum Dana Desa, Pemkab Kaur Gelar Sosialisasi Pengelolaan Keuangan dan Serahkan Kartu BPJS

KAUR, BT.M — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta perpajakan desa. Kegiatan yang dirangkaikan dengan penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini berlangsung di Aula Gedung Serba Guna (GSG) Padang Kempas, Kecamatan Kaur Selatan, pada Rabu (17/11/2026).

Acara strategis ini diikuti oleh seluruh kepala desa (kades) beserta kepala urusan (kaur) keuangan desa se-Kabupaten Kaur. Untuk memastikan materi tersampaikan secara komprehensif, pihak penyelenggara menghadirkan narasumber lintas instansi yang kompeten di bidangnya. Para pemateri tersebut berasal dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), BPJS Ketenagakerjaan, serta jajaran internal DPMD Kaur.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMD Kabupaten Kaur, Merlianto, S.Sos., menegaskan bahwa pembekalan ini bertujuan membentengi aparatur desa dari potensi kesalahan administrasi maupun pelanggaran hukum dalam mengelola anggaran negara.

“Tujuan utama sosialisasi ini agar seluruh kepala desa dan perangkatnya memiliki pemahaman yang utuh dalam mengelola keuangan desa, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman dan tidak terjerat persoalan hukum,” ujar Merlianto kepada wartawan di sela-sela kegiatan berlangsung.

Selain penguatan kapasitas tata kelola anggaran, kegiatan ini juga menjadi momentum peningkatan jaminan sosial bagi aparatur desa. Dalam pelaksanaannya, dilakukan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada peserta. Terkait jaminan kesehatan bagi perangkat desa, Pemkab Kaur juga memberikan dukungan berupa subsidi iuran BPJS Kesehatan sebesar 4 persen, sedangkan sisa besaran iuran lainnya ditanggung secara mandiri oleh masing-masing peserta.

Melalui sinergi pengawasan dari aparat penegak hukum dan instansi terkait, Pemkab Kaur berharap tata kelola pemerintahan desa di tahun 2026 semakin transparan, akuntabel, serta bebas dari temuan pelanggaran anggaran.

(**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *