Kades Mangkir Sosialisasi Keuangan Desa Terancam Penundaan Pencairan ADD
KAUR, BT.M — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kaur mengancam akan menunda rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi para kepala desa yang absen dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan desa. Langkah tegas ini diambil menyusul banyaknya kepala desa yang tidak hadir dalam agenda krusial tersebut di Aula Gedung Serba Guna (GSG) Padang Kempas, Kecamatan Kaur Selatan, Rabu (17/11/2026).
Kegiatan yang mengusung tema Sosialisasi Pengelolaan Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta Perpajakan Tahun 2026 ini diikuti oleh para kepala desa dan Kaur Keuangan se-Kabupaten Kaur. Selain pemaparan materi tata kelola anggaran, acara ini juga dirangkai dengan penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perangkat desa.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMD Kabupaten Kaur, Merlianto, S.Sos., menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai langkah preventif pemerintah daerah. Tujuannya agar seluruh jajaran pemerintah desa memiliki pemahaman utuh dalam mengelola anggaran sehingga terhindar dari jeratan hukum di kemudian hari.
“Sosialisasi ini sangat penting agar semua kepala desa dan perangkat desa tidak salah langkah dan tidak terjerat masalah hukum dalam mengelola keuangan desa,” ujar Merlianto kepada wartawan di sela-sela kegiatan berlangsung.
Untuk menjamin kualitas materi, pihak penyelenggara menghadirkan narasumber lintas sektor yang berkompeten di bidangnya. Para pemateri tersebut berasal dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), BPJS Ketenagakerjaan, serta jajaran internal DPMD Kabupaten Kaur.
Kendati memiliki urgensi tinggi bagi keselamatan administrasi desa, pantauan di lokasi menunjukkan masih ada sejumlah kepala desa yang tidak menghadiri undangan tersebut tanpa keterangan yang jelas.
Menanggapi ketidakhadiran para oknum kepala desa itu, Merlianto menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. DPMD Kabupaten Kaur memastikan akan menjatuhkan sanksi administratif berupa penangguhan rekomendasi pencairan ADD bagi desa yang pemimpinnya mangkir.
“Sebelum mereka menghadap dan memberikan klarifikasi ke dinas, kita tidak akan merekomendasikan pencairan ADD-nya,” tegas Merlianto.
(**)
