Gaji PNS Kaur Belum Cair, Isu Kenaikan Iuran BAZNAS 2,5% Tuai Protes dan Desakan Audit

KAUR, BT.M – Memasuki minggu pertama Januari 2026, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur mulai mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji bulanan. Hingga Rabu (07/01/2026), hak yang biasanya diterima setiap tanggal 1 tersebut dilaporkan belum masuk ke rekening para pegawai.

“Seharusnya per tanggal 1 setiap bulannya sudah masuk, namun sampai hari ini belum ada kejelasan,” keluh salah satu PNS di Kabupaten Kaur kepada awak media, Rabu (07/01).

Keterlambatan ini dibarengi dengan munculnya isu mengenai kebijakan baru terkait pemotongan gaji untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat rencana kenaikan iuran BAZNAS yang sebelumnya hanya Rp5.000 per bulan menjadi 2,5 persen dari gaji kotor.

Kebijakan tersebut memicu gelombang penolakan dari kalangan ASN. Bahkan, beredar kabar bahwa keterlambatan gaji bulan Januari terjadi karena adanya penolakan sistem terhadap daftar gaji yang belum menyertakan potongan 2,5 persen tersebut.

“Gaji dikabarkan akan dipotong 2,5 persen. Alasannya, gaji bulan Januari ditolak (sistem) karena belum ada potongan tersebut dari gaji pokok,” tambahnya. Situasi ini memicu desakan dari sejumlah PNS agar dilakukan audit transparan terhadap pengelolaan dana BAZNAS Kaur sebelum kebijakan baru tersebut diterapkan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kaur, Harles, memberikan klarifikasi. Saat dikonfirmasi media pada Rabu sore, ia membantah adanya hambatan total. Menurutnya, proses pencairan gaji saat ini sedang berjalan dan dilakukan secara bertahap.

“Sudah dalam tahap proses. Bahkan, per hari ini sudah ada 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah menerima gaji,” terang Harles singkat.

Hingga berita ini diturunkan, para ASN berharap proses verifikasi di sisa OPD lainnya dapat segera tuntas agar kebutuhan ekonomi keluarga di awal tahun tidak terganggu. (**)