Menanti Nyali Kajari Baru: Aliansi Jurnalis Desak Kejari Kaur Bongkar Ulang Skandal BOK 2022
KAUR, BT.M – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur kini tengah diuji nyalinya. Aliansi Jurnalis Bersatu secara resmi mempertanyakan kelanjutan penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi “kakap” yang hingga kini dinilai jalan di tempat, termasuk skandal pemotongan Dana BOK 2022 yang menyeret 16 Kepala Puskesmas (Kapus) se-Kabupaten Kaur.
Koordinator Aliansi Jurnalis Bersatu, Khairul Iksan, melalui anggotanya Sulaiman, menegaskan bahwa kepemimpinan Kajari Kaur saat ini, Dr. Jainah, SH, MH, yang sudah berjalan sekitar enam bulan, belum menunjukkan progres signifikan dalam penegakan hukum di Bumi Sease Seijean.
“Kami melakukan audiensi ini untuk mempertanyakan nyali Kejari. Ada banyak kasus besar seperti Perjalanan Dinas (Perjadin) DPRD, Dana Desa, proyek Kemiskinan Ekstrem, hingga tunggakan Kesra. Namun, yang paling janggal adalah penuntasan kasus BOK 2022,” ujar Sulaiman dalam keterangannya kepada media, Rabu (7/1/2026).
Dugaan Tebang Pilih dan Perintangan Hukum
Kasus Dana BOK 2022 menjadi sorotan publik karena adanya indikasi ketidakadilan dalam penetapan tersangka. Berdasarkan data yang dihimpun, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp406 juta. Tak hanya itu, muncul skandal baru terkait pengumpulan dana sebesar Rp920 juta yang diduga dilakukan secara kolektif oleh para Kapus untuk merintangi penyidikan (obstruction of justice).
Anehnya, meski dana “suap” tersebut dikumpulkan bersama-sama, sejauh ini hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, 14 Kepala Puskesmas lainnya diduga memiliki peran yang sama dalam skema pemotongan dana sebesar 2 persen setiap kali dana BOK cair.
“Masyarakat bertanya-tanya, mengapa hanya dua orang yang dikorbankan? Padahal 14 Kapus lainnya diduga kuat terlibat dalam peran yang sama, baik dalam pemotongan anggaran maupun pengumpulan dana untuk menghalangi hukum. Kami mendesak Kejari Kaur membuka kembali berkas perkara ini secara transparan,” tegas Sulaiman.
Mendesak Transparansi Anggaran
Selain kasus BOK, Aliansi Jurnalis juga menagih kejelasan terkait tunggakan dana Kesra Pemda Kaur dan penyimpangan pada Proyek Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang seharusnya menyentuh masyarakat paling bawah.
Pihak Aliansi berharap di bawah kepemimpinan Dr. Jainah, Kejari Kaur tidak sekadar menjadi “penonton”, melainkan mampu melakukan langkah konkret untuk membersihkan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Kaur belum memberikan keterangan resmi terkait hasil audiensi dan tindak lanjut atas tuntutan pembukaan kembali berkas perkara Dana BOK 2022 tersebut.
(**)
