Ada Apa? BPK Panggil Belasan OPD di Kaur Secara Maraton Selama Empat Hari
KAUR, BT.M — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu melakukan langkah tegas dalam mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025. Terhitung sejak Senin (20/4), BPK resmi memanggil puluhan pejabat dan staf dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan konfirmasi terkait temuan perjalanan dinas.
Berdasarkan surat resmi Tim Pemeriksa, pemanggilan ini bertujuan untuk memvalidasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara yang digunakan selama masa tugas dinas luar.
Pemeriksaan maraton ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 20 hingga 23 April 2026, bertempat di Ruang BPK lingkungan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaur.
Dalam jadwal yang dirilis, beberapa instansi strategis masuk dalam daftar pemeriksaan intensif:
- Senin (20/4): BKPSDM dan Bapperida.
- Selasa (21/4): Dinas Kesehatan, DLH, PUPR, Disdikbud, Dinas Perikanan, Inspektorat, dan RSUD.
- Rabu (22/4): Satpol PP dan Sekretariat Daerah.
- Kamis (23/4): Sekretariat DPRD, Dinas PMD, dan BPKAD.
Ada yang berbeda dalam prosedur konfirmasi kali ini. BPK menekankan syarat ketat bagi para pelaku perjalanan dinas yang ingin melakukan sanggahan. Selain dokumen pertanggungjawaban (SPJ) fisik, para pegawai diwajibkan membawa bukti dokumentasi berupa foto yang memiliki metadata digital jelas, yakni mencantumkan lokasi (geotagging) dan tanggal pengambilan foto.
“Foto wajib ditunjukkan dalam bentuk file melalui flashdisk,” tulis pengumuman tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa perjalanan dinas yang dilaporkan benar-benar dilaksanakan di lokasi dan waktu yang sesuai, guna menghindari adanya potensi perjalanan dinas fiktif.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari audit terinci BPK untuk memastikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Kaur didasarkan pada tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
(red)
