Jaring Keluhan Warga, Legislator Kaur Siap Turun Lapangan Akhir Maret
KAUR, BT.M – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur dijadwalkan segera turun ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing guna menjalankan agenda Reses masa sidang pertama tahun 2026. Meski jadwal belum diputuskan secara final, agenda krusial ini diprediksi akan bergulir pada akhir Maret mendatang, tepat setelah hari raya Idul fitri.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kaur, Three Marnope, mengonfirmasi bahwa saat ini persiapan administratif terus dimatangkan. Menurutnya, reses merupakan jembatan konstitusional terpenting bagi wakil rakyat.
“Reses sementara ini belum final, namun dimungkinkan pada akhir Maret sesudah Lebaran nanti,” terang Three saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Selasa (03/03).
Reses bukan hanya sekadar agenda rutin di luar masa sidang. Kegiatan ini merupakan instrumen pertanggungjawaban moral dan politis anggota dewan kepada masyarakat yang telah memilih mereka. Melalui skema komunikasi dua arah, para legislator akan menjaring, menampung, dan menindaklanjuti keluhan serta aspirasi warga secara langsung.
Setidaknya, ada empat poin utama yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Kaur kali ini:
- Penyerapan Aspirasi: Mendengar langsung suara warga terkait kebutuhan mendesak di sektor infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga kualitas pendidikan.
- Fungsi Pengawasan: Memastikan program-program pemerintah daerah yang sedang berjalan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan.
- Wujud Pertanggungjawaban: Menjadi ruang interaksi fisik dan dialektika antara wakil rakyat dengan konstituennya.
- Penyusunan Pokok Pikiran (Pokir): Seluruh hasil pertemuan akan dirangkum menjadi Pokir DPRD, yang nantinya menjadi kompas bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan agar tepat sasaran.
Dalam pelaksanaannya nanti, para anggota DPRD akan meninggalkan gedung kantor untuk terjun ke desa-desa, baik secara perseorangan maupun kelompok. Harapannya, hasil dari reses ini dapat menjadi landasan kuat bagi perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada kebutuhan riil rakyat, bukan sekadar keinginan elite.
“Hasil reses ini nantinya akan kami bawa ke meja sidang untuk diperjuangkan dalam perencanaan anggaran dan kebijakan daerah ke depan,” pungkasnya.
(**/ADV)
