Krisis Operasional PKM di Kaur: Dana BOK dan Kapitasi JKN Tak Kunjung Cair, Pelayanan Terancam Lumpuh?
KAUR – Sebanyak 16 Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kaur kini berada dalam kondisi terjepit. Hingga Kamis (7/5/2026), anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) serta dana Kapitasi JKN tahun anggaran 2026 dilaporkan belum juga terealisasi atau dicairkan ke masing-masing unit kerja.
Keterlambatan ini memicu keluhan serius dari para pengelola PKM. Pasalnya, ketiadaan anggaran tersebut berdampak langsung pada operasional harian kantor, pemenuhan kebutuhan logistik medis, hingga pembayaran insentif bagi para petugas medis yang menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
“Sampai sekarang belum ada yang cair, Pak. Sementara keperluan kantor sudah sangat mendesak. Belum lagi memikirkan insentif petugas medis dan kebutuhan operasional lainnya yang tidak bisa ditunda,” ungkap salah satu kepala PKM di Kaur yang enggan disebutkan namanya, Kamis (7/5).
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai di mana titik sumbat proses birokrasi pencairan dana tersebut. Namun, saat dikonfirmasi, dua instansi terkait justru memberikan jawaban yang terkesan saling lempar tanggung jawab.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaur, Harles Feferman, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp pada Kamis (7/5/2026), enggan berkomentar banyak mengenai kendala teknis pencairan. Ia justru mengarahkan awak media untuk menanyakan hal tersebut kepada pihak Dinas Kesehatan.
“Kalau masalah ini (Dana BOK dan JKN), tanya dengan Dinkes itulah. Kalau kami (BPKAD) cuma rekon (rekonsiliasi),” tulis Harles singkat dalam pesan WhatsApp-nya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kaur, Septa Miarip, membenarkan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun PKM yang menerima kucuran dana tersebut. Meski demikian, ia tidak merinci lebih jauh apa yang menyebabkan proses verifikasi atau pengajuan di tingkat dinas terhambat.
“Belum ada yang cair untuk dana BOK dan JKN di seluruh PKM yang ada di Kabupaten Kaur,” ujar Septa singkat pada hari yang sama.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan dana vital untuk pelayanan kesehatan masyarakat desa tersebut akan ditransfer ke rekening masing-masing PKM. Jika kondisi ini terus berlarut, dikhawatirkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaur akan menurun akibat minimnya dukungan operasional bagi para tenaga medis. (**)
