Menggali Ratusan Juta untuk “Daya Tahan Tubuh” di Kantor Pertanahan Kaur: Urgensi atau Pemborosan?
Tajuk Rencana:
Penulis: Redaksi Beritaterkini.media
KAUR, Beritaterkini.media — Transparansi anggaran negara kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN melalui Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, untuk Tahun Anggaran 2026.
Sebuah paket pengadaan barang dengan nama “Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan” memicu tanda tanya besar. Bukan karena buku atau digitalisasi dokumen yang dibeli, melainkan uraian pekerjaannya: Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh dengan total pagu anggaran mencapai Rp132.160.000. Anggaran fantastis yang bersumber dari APBN (Rupiah Murni) ini direncanakan berjalan sepanjang tahun, dari Januari hingga Desember 2026, melalui metode Pengadaan Langsung.
Secara aturan normatif, pengadaan ini memang mencantumkan keberpihakan pada Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Kecil. Namun, jika kita membedah isi paket tersebut menggunakan kacamata investigasi yang kritis, muncul sejumlah kejanggalan substantif yang patut dipertanyakan kepada publik dan pihak berwenang:
Sinkronisasi Judul dan Isi Paket: Mengapa belanja penambah daya tahan tubuh (seperti suplemen, vitamin, atau makanan penambah nutrisi) dimasukkan ke dalam nomenklatur paket “Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan”? Apakah ini murni kesalahan administrasi input data, atau ada upaya “menitipkan” anggaran di pos yang tidak semestinya?
Rasionalisasi Anggaran: Angka Rp132 juta lebih bukanlah jumlah yang sedikit untuk ukuran kabupaten seperti Kaur. Berapa banyak pegawai di Kantor Pertanahan Kaur yang akan menerima fasilitas ini? Jika dihitung per kapita, apakah nilai asupan suplemen tersebut masuk akal, atau justru melampaui standar biaya masukan yang wajar?
Nihilnya Aspek Keberlanjutan: Dalam detail paket, tertera dengan jelas bahwa Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)—baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan—diberi label “Tidak”. Di tengah gencarnya kampanye pemerintah pusat terhadap tata kelola anggaran yang berdampak sosial-ekonomi bagi daerah, mengapa proyek ratusan juta ini justru abai terhadap aspek-aspek krusial tersebut?
Masyarakat Kaur tentu mendukung penuh pemeliharaan kesehatan para aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas melayani administrasi pertanahan. Namun, kepatuhan terhadap asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas uang rakyat tidak boleh dikorbankan. Metode Pengadaan Langsung yang dipilih juga kerap kali menjadi celah subyektifitas penunjukan penyedia barang jika tidak diawasi dengan ketat.
Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur harus memberikan klarifikasi terbuka mengenai urgensi dari realisasi anggaran ini. Di tengah situasi ekonomi yang menuntut penghematan, setiap rupiah uang pajak masyarakat yang dikeluarkan wajib dipertanggungjawabkan asas manfaatnya. Jangan sampai anggaran “daya tahan tubuh” birokrasi justru melemahkan daya tahan kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi negara.
