Soroti Penghapusan Anggaran Pembinaan Ormas dan LSM, Ketua APPI Kaur: Harus Ada Anggaran untuk Lembaga Kontrol
KAUR, BT.M – Kebijakan peniadaan anggaran untuk Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Kaur dengan alasan efisiensi anggaran menuai sorotan tajam. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (DPD APPI) Kabupaten Kaur, Epsan Sumarli, menyatakan keprihatinannya atas keputusan tersebut.
Menurut Epsan Sumarli, sudah selayaknya Ormas, LSM, termasuk insan pers di Kabupaten Kaur mendapatkan dukungan anggaran demi kesejahteraan. Ia menilai ketiga organisasi ini memiliki peran dan fungsi yang setara serta bertujuan sama dalam pembangunan daerah.
”Padahal, sudah selayaknya Ormas dan LSM termasuk wartawan di Kabupaten Kaur disejahterakan karena ketiga organisasi itu sama-sama punya peran dan fungsi yang sama satu tujuan,” terang Epsan. Kepada wartawan Rabu 03/12/25
Epsan menambahkan, Ormas, LSM, dan wartawan merupakan lembaga kontrol sosial yang penting terhadap kinerja pemerintah, TNI, Polri, Partai Politik, maupun pihak swasta. Keberadaan mereka sangat vital dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Ia membandingkan dengan organisasi lain yang juga menerima hibah dari pemerintah daerah. “Sudah selayaknya ada seperti di organisasi lain, seperti KONI, KNPI, FKUB, KADIN, Bakor Paken, PMI, Kwarcab, dan lain-lain. Itu ada semua dana atau anggarannya yang diberikan atas nama hibah, kalau tidak salah,” sampainya.
Untuk memastikan kebenaran informasi peniadaan anggaran tersebut, media ini telah berupaya mengonfirmasi kepada Kepala Bidang Anggaran, Paulansyah. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, pesan singkat yang dikirimkan melalui WhatsApp belum mendapatkan tanggapan atau keterangan resmi.
(**)
