TAJUK RENCANA: Jangan Hanya Jadi Penonton: Masyarakat dan BPD Harus Perketat Pengawasan Anggaran Ratusan Juta Desa Air Batang
PENULIS: REDAKSI Berita terkini.media
NASAL, BT.M — Alokasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 untuk Desa Air Batang, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, yang mencapai Rp 753.620.000 telah tuntas tersalurkan 100 persen. Dengan predikat sebagai “Desa Maju”, serapan anggaran ini terbagi dalam dua tahap, yakni Rp 399.962.000 (53%) pada tahap pertama dan Rp 353.658.000 (47%) pada tahap kedua. Angka yang fantastis ini tentu membawa tanggung jawab moral dan sosial yang besar dari jajaran pemerintah desa kepada masyarakatnya.
Secara umum, potret serapan anggaran di Desa Air Batang menunjukkan upaya diversifikasi program yang cukup luas. Mulai dari pemenuhan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi melalui BUMDes, hingga program jaring pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 15 Kepala Keluarga senilai Rp 54.000.000. Langkah ini patut diapresiasi sebagai pemenuhan kewajiban regulasi.
Namun, jika kita bedah lebih dalam, ada beberapa catatan kritis yang memerlukan perhatian dan pengawasan bersama dari publik. Sektor penyediaan air bersih, misalnya, menyedot porsi anggaran yang sangat dominan. Pembangunan Menara Air menguras dana hingga Rp 173.472.000, ditambah dua proyek Sumur Bor masing-masing senilai Rp 36.819.000 dan Rp 24.598.000. Total anggaran air bersih ini mendekati seperempat dari keseluruhan dana desa. Angka yang besar ini wajib dibarengi dengan kualitas fisik yang mumpuni dan azas manfaat yang jangka panjang bagi warga. Publik berhak memastikan bahwa proyek ini bukan sekadar formalitas serapan anggaran, melainkan solusi riil atas krisis air bersih.
Catatan kritis lain muncul pada pos pemeliharaan energi alternatif berupa Lampu Tenaga Surya yang menelan anggaran Rp 83.100.000, serta penyertaan modal BUMDes sebesar Rp 150.724.000. Anggaran modal BUMDes yang cukup besar ini menuntut transparansi unit usaha apa yang dikembangkan dan bagaimana proyeksi profitabilitasnya demi menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes). Tanpa akuntabilitas bisnis yang matang, penyertaan modal ini berisiko menjadi investasi mati.
Di sisi lain, anggaran untuk pemberdayaan manusia dan kebudayaan justru tampak minimalis. Insentif Guru Ngaji (Rp 13.200.000) dan Pembinaan Karang Taruna (Rp 8.700.000) terlihat kontras jika dibandingkan dengan alokasi infrastruktur fisik.
Sebagai “Desa Maju”, Desa Air Batang seharusnya menjadi barometer dalam tata kelola keuangan yang transparan dan partisipatif. Redaksi memandang pentingnya lembaga pengawas desa (BPD) dan masyarakat lokal untuk tidak sekadar menjadi penonton. Pengawasan realisasi fisik di lapangan harus diperketat agar setiap rupiah yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar mewujud menjadi kesejahteraan yang nyata, bukan sekadar angka di atas kertas laporan pertanggungjawaban.
