TAJUK RENCANA: Menimbang Urgensi Mebel Rp576 Juta: Fasilitas Medis atau Sekadar Estetika Kantor?
Oleh: Redaksi Berita Terkini.Media
KAUR — Transparansi anggaran adalah ruh dari tata kelola pemerintahan yang baik. Baru-baru ini, publik disuguhkan data Paket Penyedia Detil dari APBD Kabupaten Kaur tahun 2026, khususnya pada pos Belanja Modal Mebel di Dinas Kesehatan (Dinkes). Angka yang tertera cukup mencolok: Rp576.000.000 untuk satu paket pengadaan mebel.
Secara administratif, pengadaan ini memang terlihat “rapi”. Menggunakan metode E-Purchasing, memprioritaskan Produk Dalam Negeri (PDN), dan melibatkan Usaha Kecil. Namun, jika kita membedah lebih dalam daftar belanjaan tersebut—mulai dari kursi kerja, meja biro kayu berlaci, hingga kursi tunggu metal—muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana urgensi belanja mebel ini terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat di Bumi Sease Seijean?
Antara Kenyamanan Pejabat dan Kebutuhan Pasien
Dalam rincian paket, disebutkan bahwa pengadaan ini juga mencakup bantal pasien dan tirai untuk Rumah Sakit Pratama. Ini tentu kabar baik. Namun, porsi belanja yang juga mencakup “Kursi Informa 1 Biro”, “Meja Biro”, dan “Lemari Arsip Pintu Kaca” menimbulkan kesan bahwa porsi kenyamanan ruang kerja birokrasi masih mendapat tempat yang sangat istimewa di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Publik layak bertanya, apakah kondisi mebel di RS Pratama saat ini sudah sedemikian rusak sehingga memerlukan suntikan dana lebih dari setengah miliar rupiah? Di saat masyarakat masih sering mengeluhkan ketersediaan obat atau fasilitas puskesmas di pelosok, belanja mebel dengan nilai fantastis selalu sensitif dalam pandangan mata rakyat.
Catatan Kritis: Keberlanjutan yang Terabaikan
Satu hal yang cukup disayangkan dari data tersebut adalah kolom Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP). Data menunjukkan bahwa aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan dalam pengadaan ini berstatus “Tidak”.
Padahal, di era modern ini, pengadaan barang jasa pemerintah seharusnya sudah mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Belanja kayu untuk meja dan lemari tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan menunjukkan bahwa perencanaan kita masih terjebak pada pola lama: asal belanja, asal barang ada.
Menanti Efektivitas di Bulan Mei
Sesuai jadwal, kontrak ini akan mulai dilaksanakan pada Maret hingga Mei 2026. Kita berharap, dana Rp576 juta ini benar-benar mewujud dalam fasilitas yang langsung dirasakan pasien, bukan sekadar mempercantik ruang tunggu atau ruang kerja yang eksklusif.
”Anggaran kesehatan seharusnya lebih banyak berdenyut di ruang rawat dan apotek, bukan sekadar di kursi empuk ruang birokrasi.”
Dinas Kesehatan Kaur memegang tanggung jawab moral untuk membuktikan bahwa setiap rupiah dari APBD ini memiliki korelasi positif terhadap indeks kesehatan masyarakat. Jangan sampai, ketika mebel-mebel baru itu tiba, pelayanan justru masih berjalan di tempat. Publik akan terus mengawasi, karena setiap sen dari Rp576 juta itu adalah uang rakyat.
(**) Redaksi Berita Terkini.Media