ASET TANAH PERSIL TERSANGKA LP DI 8 KABUPATEN / KOTA DIBLOKIR KEJAGUNG

BeritaTerkini.Media, Jakarta– Dalam perkara tindak pidana dugaan korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) Tim Jaksa Penyidik Di Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Juga telah mengajukan pemblokiran asset-aset tanah persil yang terkait dengan Tersangka LP dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 23 Triliun (dua puluh tiga triliun rupiah).

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dalam Siaran Persnya Minggu 07 Maret 2021 mengungkapkan Ada beberapa aset- aset yang telah disita untuk diajukan permohonan pemblokiran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota antara lain yakni:

1. Di Kabupaten Bogor berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 21 (dua puluh satu) bidang / persil dan Sertifikat Hak Guna Bangunan sebanyak 3 (tiga) bidang / persil ;
2. Di Kabupaten Bogor berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 5 (lima) bidang / persil ;
3. Di Kota Tengerang berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 2 (dua) bidang / persil ;
4. Di Kabupaten Tangerang berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 13 (tiga belas) bidang / persil ;
5. Di Kota Bekasi berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 2 (dua) bidang / persil ;
6. Di Kabupaten Bekasi berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan sebanyak 2 (dua) bidang / persil ;
7. Di Kabupaten Gianyar Bali berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 2 (dua) bidang / persil ;
8. Di Kotif Jakarta Selatan berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 4 (empat) bidang / persil ;

LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, S.H., M.H. menerangkan Upaya pemblokiran aset tanah persil milik dan atau yang terkait dengan Tersangka LP adalah upaya penelusuran aset serta dalam rangka penyelamatan kerugian keuangan negara yang muncul akibat perbuatan tindak pidana korupsi sebutnya.

{ Sumber Humas Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI }