Menuju Desa Berkembang, Maju dan Mandiri Pemdes Pasar Baru Gelar Pelatihan Input Data SDGS.
2 min read
KAUR, || BT.M — Dalam rangka pemutakhiran dan Up Dating data SDGs Desa berbasis pada Indeks Desa Membangun (IDM) ke dalam Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan oleh Kementerian Desa PDTT, hari ini Kamis (18/05/2023) dilakukan pembekalan Pokja Relawan untuk pendataan SDGs Desa dan Peningkatan Kualitas Indeks Desa Membangun (IDM) yang ada di Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
“Pembekalan dan Pelatihan ini dibuka langsung oleh Kepala Desa Pasar Baru Edwarsyah dengan menyampaikan, agar segenap Peserta Pelatihan mengikuti dengan baik acara pembekalan hari ini, semoga Desa kita dapat melaksanan pendataan SDGs sebagai acuan pembagunan berkelanjutan”, ‘Ungkapnya.
Dikatakan Kades adapun tujuan nya pelatihan SDGS ini untuk menentukan status desa tertinggal, menjadi desa berkembang, Desa maju , dan mandiri serta untuk menentukan kebijakan arah pembangunan ke depan,” Paparnya
Selanjutnya untuk penugasan dan penunjukan Kelompok Kerja Relawan pendataan Desa ini, merujuk kepada Peraturan Menteri Desa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang POKJA Relawan pendataan Desa yang telah diterbitkan Surat Keputusan (SK).
Adapun materi pelatihan pendataan SDGs Desa 2023 disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kaur, Panduan Entry Data Desa disampaikan oleh Pendamping Profesional, Panduan Entry Data Survey Keluarga disampaikan oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) dan Mekanisme Pendataan SDGs Desa 2023 disampaikan oleh Pihak Kecamata
Terkait Implementasi Aplikasi SDGs Desa dalam pendataan dan Survei yang akan dilakukan oleh Tim Pokja mencakup Survei atau pendataan pada Level Desa, pendataan pada Level Rukun Tetangga (RT) atau Dusun, pendataan pada Level Warga atau Individu dan pendataan pada Level Keluarga. Pelaksanaan Survei dan pengumpulan data akan berlangsung mulai periode Mei sampai Juni 2023.
Melalui kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa selain sebagai sumber data dan informasi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan Desa, juga dimaksudkan untuk melihat kondisi perkembangan kemandirian Desa dan ketepatan Intervensi kebijakan Pemerintah terkait pembangunan Desa yang dilakukan Pemerintah yang melibatkan peran aktif Masyarakat Desa. (**)
